Ada sebuah buku yang beberapa minggu ini ramai dibicarakan khalayak, buku itu berjudul: “Islam ala Prabowo” dengan sub-judul “Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam”, diterbitkan oleh Atmosphere Publishing House.
Sebenarnya buku ini secara fisik pertama kali dirilis pada April 2025 diikuti dengan acara peluncurannya di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, tanggal 26 Agustus 2025 bertepatan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS se-Indonesia.
Namun entah kenapa pada awal September 2026 ini narasi tentang buku ini kembali viral di media sosial. Acara peluncuran yang berlangsung lebih dari setahun lalu itu melibatkan Menteri Agama, Ketua MUI, Ketua Baznas, salah seorang Guru Besar UIN Sunan Ampel dan Ketua MPR.
Judul yang Lebay
Banyak orang yang bereaksi keras dan mengkritisi judul buku yang eye catching ini. Sebenarnya apapun judulnya tidaklah begitu penting, meskipun justru judulnya lah yang banyak diributkan oleh netizen. Nampaknya judul buku memang sengaja dibuat untuk menarik perhatian, walaupun bisa saja tidak sejalan dengan isinya.
Banyak orang yang mengkritik seolah Prabowo menciptakan madzhab baru dalam Islam, padahal kritikus tadi tidak mengetahui apa isi buku ini. Komentar seperti ini tidaklah tepat karena hanya menafsirkan judul buku, bukan mengkritik isinya.
Hal yang lebih penting tentunya adalah isi buku itu sendiri, dan yang jauh lebih penting lagi adalah apa sebenarnya latar belakang motivasi yang mendorong banyak tokoh agama ikut berkontribusi dalam penulisan dan peluncuran buku ini.
Garis Besar Isi Buku
Meskipun saya tidak memiliki bukunya (dan tidak tertarik memilikinya) dapatlah disimpulkan bagaimana sebenarnya arah dan tujuan penerbitan buku ini, salah satunya melalui halaman daftar isi dan resume pada sampul belakang yang beredar luas di media sosial seperti gambar di bawah ini.
Selain tangkapan layar daftar isi, dapat pula ditemukan resensi netizen yang telah membaca buku ini (yang diunggah ke situs web dan media sosial).
Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa buku ini sebenarnya bukanlah buah pemikiran Presiden Prabowo mengenai Islam, melainkan kumpulan narasi positif beberapa tokoh nasional kepada Prabowo Subianto sebagai presiden RI dari kacamata keislaman mereka.
Tulisan Keagamaan Ataukah Politis?
Dari daftar isi tercermin bahwa buku ini adalah kumpulan pandangan politis sekaligus agamis karena yang menulis berasal dari kalangan politisi dan ada pula yang agamawan. Bila tulisan itu berasal dari politisi tidaklah terlalu menarik karena umumnya politisi akan memuji maksimal kepada sosok yang paling penting bagi karir politiknya.
Sebenarnya yang lebih menarik adalah pandangan tokoh agama/ agamawan yang oleh masyarakat sudah direken sebagai ulama. Point menariknya adalah adanya interaksi antara mereka yang dilabeli ulama pada satu sisi dan tokoh penguasa di sisi yang lain.
Sebagian orang menilai tokoh-tokoh ini terkesan berlebihan dan agak memaksakan pujian-pujian agamis kepada Prabowo, misalnya dengan menyandingkan Prabowo Subianto dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Ketika Ulama Terlalu Dekat dengan Kekuasaan
Hubungan antara ulama dan penguasa selalu menjadi pokok bahasan penting dalam tradisi Islam. Tradisi ulama Ahlussunnah tidak mengajarkan ulama untuk menjadi musuh kekuasaan atau mengajarkan dikotomi antara ulama dengan penguasa, karena ada juga penguasa dalam sejarah yang berasal dari golongan ulama yang benar.
Ulama memiliki tanggung jawab untuk menasihati dan mengingatkan penguasa agar menjalankan amanah dengan adil.
Ada sesuatu yang patut direnungkan ketika seorang penguasa semakin senang dipuji, sementara orang-orang yang berada di sekelilingnya semakin takut menyampaikan kritik. Lebih mengkhawatirkan lagi apabila di antara mereka terdapat ulama.
Sebab ulama semestinya bukan orang yang membuat penguasa merasa dirinya selalu benar. Ulama justru diperlukan untuk mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan tanda kemuliaan; jabatan adalah ujian, bukan bukti bahwa seseorang lebih tinggi daripada rakyatnya.
Ulama terdahulu sudah memberikan peringatan keras tentang bahaya ketika kedekatan tersebut berubah menjadi ketergantungan, apalagi jika pujian diberikan demi jabatan, fasilitas, akses, atau keuntungan materi.
Imam al-Ghazali mengatakan:
فَفَسَادُ الرَّعَايَا بِفَسَادِ الْمُلُوكِ، وَفَسَادُ الْمُلُوكِ بِفَسَادِ الْعُلَمَاءِ، وَفَسَادُ الْعُلَمَاءِ بِاسْتِيلَاءِ حُبِّ الْمَالِ وَالْجَاهِ
“Kerusakan rakyat disebabkan kerusakan penguasa; kerusakan penguasa disebabkan kerusakan ulama; dan kerusakan ulama disebabkan menguasainya kecintaan kepada harta dan kedudukan.”
Peringatan ini sangat relevan, bahkan hingga zaman sekarang. Seorang ulama yang menggantungkan kedudukannya kepada penguasa akan menghadapi dilema ketika penguasa melakukan kesalahan. Apakah ia akan mengatakan kebenaran dengan risiko kehilangan akses dan kedudukan, atau mencari pembenaran agar hubungan tetap terjaga?
Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi bahkan memasukkan fenomena tersebut ke dalam pembahasan tentang talbis Iblis (tipu daya iblis). Ia mengkritik ulama yang terlalu dekat dengan para penguasa, melakukan mudahanah (berkompromi terhadap kebenaran) dan meninggalkan kewajiban mengingkari kesalahan penguasa padahal mampu melakukannya.
Mengapa Pujian Dapat Berbahaya?
Pujian seorang ulama kepada penguasa tidak memiliki bobot yang sama dengan pujian orang biasa. Di mata masyarakat, ulama memiliki otoritas moral. Ketika seorang ulama mengatakan, “Pemimpin kita hebat luar biasa,” masyarakat bisa menganggap itu sebagai penilaian agama.
Ketika ulama terus membenarkan kebijakan penguasa, masyarakat bisa mengira kebijakan tersebut juga telah mendapatkan pembenaran syariat. Di sinilah agama dapat kehilangan fungsi kritisnya. Agama yang seharusnya menjadi rem bagi kekuasaan justru berubah fungsinya, dijadikan sebagai pelumas bagi kekuasaan yang melenceng arahnya.
Bahaya dari keadaan ini tidak hanya menimpa ulama. Penguasa pun dapat menjadi korban. Jika orang-orang di sekelilingnya selalu memuji, ia dapat kehilangan kemampuan untuk menerima kritik dan akhirnya mengira bahwa dirinya selalu benar. Kekuasaan kemudian menciptakan ruang gema: penguasa memuji dirinya melalui orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari kekuasaannya.
Masyarakat pun ikut terdampak. Masyarakat tentu membutuhkan pemerintah yang baik, tetapi masyarakat juga membutuhkan ulama yang merdeka.
Ketika seorang ulama yang memiliki kewibawaan agama terus-menerus memberikan legitimasi kepada penguasa, masyarakat dapat menganggap bahwa kebijakan dan tindakan penguasa pasti benar. Pada akhirnya, agama berisiko berubah dari kekuatan moral yang mengoreksi kekuasaan menjadi alat untuk membenarkan kekuasaan.
Penguasa pun Sebenarnya Sedang Dirugikan
Ironisnya, ulama yang terlalu gemar memuji penguasa pada hakikatnya tidak sedang membantu penguasa. Ia justru dapat menjerumuskannya. Penguasa yang terus-menerus mendengar pujian akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga: kemampuan mendengar kebenaran yang tidak menyenangkan.
Orang-orang di sekelilingnya akhirnya belajar satu hal: Jangan katakan apa yang benar; katakan apa yang ingin didengar. Maka terbentuklah lingkaran setan yang berbahaya. Penguasa memuji dirinya sendiri secara langsung atau melalui orang-orang yang memujinya.
Orang-orang tersebut mempertahankan akses karena terus memberikan pujian. Kritik semakin berkurang. Kesalahan semakin sulit dikoreksi. Dan penguasa akhirnya hidup dalam dunianya sendiri yang berbeda dari rakyat yang dipimpinnya.
Bisikan yang sampai ke telinganya bukan lagi suara masyarakat, melainkan suara orang-orang yang berkepentingan agar ia tetap merasa hebat.
Padahal pemimpin yang paling berbahaya bukan hanya pemimpin yang melakukan kesalahan. Pemimpin yang lebih berbahaya adalah pemimpin yang tidak lagi mengetahui bahwa dirinya sedang melakukan kesalahan.
Bagaimana Jika Penguasanya Sekuler?
Persoalan menjadi lebih kompleks ketika penguasa memang tidak terlalu memahami syariat dan akhlak Islam. Dalam kondisi seperti ini, tugas ulama bukan menjauhinya, apalagi memusuhinya hanya karena ia dianggap sekuler.
Justru penguasa seperti itu membutuhkan penasihat yang mampu menjelaskan nilai-nilai agama dengan bahasa yang dapat dipahaminya. Tidak harus berbicara “ndakik-ndakik” tentang maqamat, ahwal, tazkiyatun nafs, atau istilah tasawuf lainnya.
Cukup katakan:
- Jabatan adalah amanah.
- Uang negara bukan milik penguasa.
- Rakyat memiliki hak.
- Korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah.
- Kritik tidak selalu berarti permusuhan.
- Kekuasaan tidak membuat seseorang kebal dari kesalahan.
Dan yang paling penting: “Pada akhirnya setiap penguasa akan berdiri sendiri di hadapan Allah SWT dan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.”
Itulah dakwah ulama yang sesungguhnya. Bukan memaksa penguasa agar tampak religius di hadapan kamera, tetapi semestinya berusaha agar kekuasaan memiliki akhlak.
Noor Hilmi – anggota redaksi inharmonia.id dan etiks.id
