INDOPOLITIKA – Pernyataan keras Saiful Mujani yang pada 31 Maret 2026 menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto “dijatuhkan” bukan muncul dari ruang hampa. Ia adalah puncak dari akumulasi kegelisahan, frustrasi, dan pergeseran posisi dalam lanskap politik pasca-Pemilu 2024.
Untuk memahami kemarahan para pengamat ini, kita tidak cukup melihat isi pernyataan, tetapi harus membongkar struktur masalah yang melatarbelakanginya baik dari sisi kekuasaan, demokrasi, maupun psikologi elit itu sendiri.
Pertama, ada persoalan klasik dalam demokrasi Indonesia: menyempitnya ruang oposisi formal. Dalam konfigurasi politik saat ini, pemerintahan Prabowo didukung oleh koalisi besar di parlemen, sehingga fungsi checks and balances menjadi lemah.
Dalam teori polyarchy ala Robert Dahl, demokrasi membutuhkan kompetisi yang nyata. Ketika oposisi di DPR nyaris tidak signifikan, maka kritik akan berpindah ke luar sistem, ke jalanan, media, dan ruang publik. Dalam konteks ini, kemarahan pengamat bukan sekadar soal pribadi, tetapi refleksi dari kebuntuan institusional.
Kedua, muncul persepsi tentang gaya kepemimpinan yang tertutup terhadap kritik. Narasi yang dibangun oleh Saiful dan sejumlah pengamat lain adalah bahwa pemerintah tidak lagi “presidential”, dalam arti tidak cukup membuka ruang dialog dengan kalangan di luar lingkar kekuasaan.
Jika ditarik ke teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, kondisi ini menunjukkan rusaknya ruang diskursus publik. Ketika kritik tidak direspons dalam forum rasional, maka ia berpotensi berubah menjadi tekanan emosional dalam bentuk mobilisasi massa.
Ketiga, ada faktor pergeseran peran dan pengaruh elit intelektual. Dalam perspektif teori elit Vilfredo Pareto, politik pada dasarnya adalah arena sirkulasi elit. Kelompok yang dulu memiliki akses dan pengaruh dalam pemerintahan sebelumnya, bisa saja kehilangan posisi dalam konfigurasi baru.
Ketika akses itu hilang, kritik seringkali menjadi lebih keras. Dengan kata lain, sebagian kemarahan ini juga bisa saja dibaca sebagai gejala “dislokasi elit”, perasaan tersisih dari pusat pengambilan keputusan, walaupun ini terlalu jauh.
Keempat, kekhawatiran terhadap arah kebijakan dan masa depan demokrasi. Beberapa isu yang sering diangkat dalam kritik terhadap pemerintahan saat ini antara lain soal konsolidasi kekuasaan, dinasti politik, hingga arah kebijakan ekonomi dan sosial.
Dalam kerangka Antonio Gramsci, ini bisa dilihat sebagai retaknya hegemoni, ketika kelompok intelektual mulai mempertanyakan legitimasi moral dan ideologis dari kekuasaan. Mereka tidak hanya mengkritik kebijakan, tetapi juga mempertanyakan arah besar negara.
Kelima, dinamika psikologi politik yang tidak bisa diabaikan. Dalam banyak kasus, pengamat dan intelektual bukan hanya aktor rasional, tetapi juga manusia dengan preferensi, sejarah sikap, dan posisi politik tertentu.
Saiful Mujani, misalnya, sejak lama dikenal kritis terhadap Prabowo. Dengan latar belakang ini, kritik yang muncul hari ini tidak sepenuhnya baru, melainkan kelanjutan dari posisi ideologis yang sudah terbentuk sejak lama. Dalam ilmu politik, ini disebut sebagai path dependency, di mana sikap masa lalu memengaruhi respons di masa kini.
Keenam, ada faktor eskalasi retorika dalam era media sosial. Ruang publik hari ini tidak lagi netral; ia didorong oleh algoritma yang mengutamakan konten ekstrem, provokatif, dan emosional.
Dalam konteks ini, pernyataan “jatuhkan presiden” bukan hanya ekspresi politik, tetapi juga bagian dari logika komunikasi digital yang menuntut intensitas. Semakin keras pernyataan, semakin besar kemungkinan ia viral. Ini menciptakan insentif bagi pengamat untuk berbicara lebih tajam daripada sebelumnya.
Namun demikian, penting dicatat bahwa kemarahan para pengamat tidak otomatis berarti mereka memiliki kekuatan untuk menjatuhkan kekuasaan.
Dalam teori gerakan sosial Charles Tilly, keberhasilan mobilisasi bergantung pada organisasi, jaringan, dan momentum, bukan hanya pada narasi. Tanpa itu, kemarahan hanya akan berhenti sebagai wacana, sekeras apa pun ia disuarakan.
Pada akhirnya, seruan untuk menjatuhkan Prabowo adalah kombinasi dari beberapa faktor: kebuntuan institusional, persepsi tertutupnya kekuasaan, pergeseran posisi elit, kekhawatiran ideologis, serta dinamika komunikasi politik modern.
Ia bukan hanya soal satu tokoh atau satu pidato, tetapi cermin dari ketegangan yang lebih dalam dalam demokrasi Indonesia hari ini. Pertanyaannya kini bukan lagi mengapa mereka marah, tetapi apakah kemarahan itu akan berubah menjadi kekuatan politik nyata atau sekadar menjadi gema panjang di ruang publik yang semakin bising. (Red)
