TRIBUNJAMBI.COM – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap adanya aliran dana dari pemilik tambang ilegal dan mafia sawit untuk membiayai gerakan anti-pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya pada Senin (22/12/2025), Hashim menjelaskan kelompok ini merasa dirugikan setelah aset lahan ilegal mereka seluas jutaan hektar diambil alih kembali oleh negara.
Gerakan tersebut disinyalir beroperasi melalui penyebaran fitnah di media sosial untuk mendiskreditkan kredibilitas presiden.
Poin Utama Pernyataan Hashim Djojohadikusumo
Sumber Dana Gerakan
Kelompok pemilik tambang ilegal dan mafia minyak yang asetnya telah disita negara diduga menjadi penyokong dana utama gerakan oposisi non-formal.
Klaim Pengambilalihan Lahan
Pemerintah telah menguasai kembali sekitar 3,7 juta hektar kebun sawit ilegal, dengan rencana tambahan pengambilalihan lahan seluas 300 ribu hektar dalam waktu dekat.
Bantahan Kepemilikan Lahan
Hashim secara tegas membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo memiliki ratusan ribu hektar lahan sawit di Sumatera.
Modus Operandi
Fitnah disebarkan melalui media sosial oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik korupsi, termasuk pelaku penebangan hutan ilegal.
Instruksi Kader
Hashim meminta kader Gerindra dan Gekira untuk aktif meluruskan informasi dan menyebarkan kebenaran demi menangkal narasi negatif.
Duduk Perkara Penguasaan Lahan Ilegal oleh Negara
Hashim menekankan bahwa perlawanan dari para mafia ini merupakan reaksi atas ketegasan pemerintah dalam memulihkan kekayaan negara.
Penertiban 3,7 juta hektar kebun sawit yang beroperasi tanpa izin di kawasan hutan menjadi pemicu utama kemarahan kelompok kepentingan tersebut.
“Mereka yang memiliki kebun sawit ilegal merasa dirugikan karena akses mereka diputus. Oleh karena itu, mereka membiayai gerakan-gerakan anti-pemerintah sebagai bentuk perlawanan,” ujar Hashim.
Selain sektor perkebunan, sektor pertambangan juga menjadi fokus utama. Penguasaan kembali tambang-tambang ilegal oleh pemerintah dianggap sebagai langkah krusial dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, meskipun langkah ini berisiko memicu serangan opini yang masif di ruang digital.
Bantahan Terhadap Isu Kepemilikan Lahan Prabowo
Menanggapi rumor yang beredar di masyarakat, Hashim memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki satu hektar pun lahan sawit di wilayah Sumatera sebagaimana yang dituduhkan.
Ia menilai isu tersebut sengaja diciptakan untuk membentuk persepsi publik yang buruk terhadap integritas kepala negara. Ia mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi di media sosial, terutama yang berkaitan dengan isu aset pejabat publik.
