Cerita pilu dan merana dari bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatra akhir 2025.
Ada seorang ibu memeluk erat jasad kecil anaknya di tengah lumpur yang menelan rumahnya. Jeritannya yang memilukan tenggelam dalam gemuruh air bah yang masih bergaung di hati setiap orang yang menyaksikannya.
Ada pula ayah-ayah yang mencari tubuh keluarga di antara tumpukan kayu raksasa dan batu. Harapan mereka perlahan pudar seiring hari berganti, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh.
Tragedi itu bukan hanya alamiah, tapi juga buatan tangan manusia, yang meninggalkan duka mendalam di jiwa bangsa.
**
Menurut data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 12 Desember 2025, 995 nyawa telah hilang selamanya, 226 orang masih hilang dalam pencarian yang semakin putus asa, ribuan luka-luka, dan ratusan ribu mengungsi dalam ketakutan yang tak terucapkan.
Hampir seribu keluarga hancur, mimpi-mimpi terkubur dalam lumpur dingin. Namun, di tengah air mata yang tak pernah kering itu, mengapa kita masih sibuk berdebat soal gengsi negara, menolak uluran tangan dari luar, seolah harga diri lebih berharga daripada napas seorang anak yang tak berdosa?
Saat rakyatnya terendam lumpur, berjuang mencari sepotong harapan di pengungsian yang sesak dan penuh tangis, ada pula pemimpinya yang memilih terbang ke tanah suci untuk “membersihkan diri”.
Ya, Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS ini berangkat umrah tanpa izin di puncak krisis: wilayahnya hancur lebur, warganya kehilangan segalanya, tapi ia meninggalkan mereka sendirian dalam kesedihan yang tak terbayangkan.
Sungguh ironis. Mungkin ia lupa, Tuhan yang dicarinya di Mekah justru sedang menangis di tengah jeritan rakyat yang ditinggalkan, di pelukan ibu-ibu yang kehilangan buah hati.
Apakah dia begitu buta, hingga tak melihat derita sesama sebagai panggilan suci yang lebih mendesak, yang menyayat hati lebih dalam daripada ritual tanpa jiwa?
**
Ini bukan lagi soal kelalaian satu orang, tapi pertanyaan besar yang menusuk nurani: di mana hati para pemimpin saat rakyatnya meraung kesakitan, saat anak-anak menangis kelaparan di pengungsian?
Sungguh, gelondongan besar yang hanyut bersama banjir adalah saksi bisu dari deforestasi ganas, penebangan liar, dan ekspansi perkebunan yang tak terkendali. Jutaan hektare hutan Sumatra hilang dalam dekade terakhir, menurut WALHI dan Greenpeace, membuat tanah tak lagi mampu menahan air, membuat mimpi keluarga lenyap dalam sekejap.
Tapi konyolnya, ada pejabat negara yang dengan enteng menyebutnya “ranting lapuk”, sisa tebangan lama.
Mengapa kita masih membela diri dengan kata-kata kosong itu, saat setiap kayu itu membawa serta nyawa-nyawa tak bersalah?
Berapa nyawa lagi yang harus hilang, berapa tangis ibu lagi yang harus kita dengar, sebelum kita mengakui: ini bukan bencana alam semata, tapi akibat keserakahan kita sendiri yang menyakitkan?
Korupsi izin tambang dan penyalahgunaan lahan, semua itu merupakan dosa kolektif yang kini harus dibayar dengan darah rakyat, dengan luka yang tak pernah pudar.
**
Yang paling menusuk hati hingga ke relung jiwa: saat nurani rakyat bangkit, relawan berbondong-bondong dengan hati penuh kasih, artis dan diaspora menggalang dana dengan tangan terbuka penuh harapan, justru mereka dihadang birokrasi dan ancaman pasal yang dingin.
Penggalangan bantuan harus berizin, diawasi, dan dilaporkan. Seolah solidaritas itu musuh negara, seolah kebaikan hati rakyat harus dibatasi.
Sementara pemerintah belum berani tetapkan status bencana nasional, menolak bantuan internasional dari sahabat seperti Malaysia dengan alasan “kemandirian”.
Kemandirian apa yang kita banggakan, saat wilayah terisolasi, akses putus, dan pemulihan butuh puluhan tahun penuh tangis?
Apakah gengsi ini layak ditebus dengan nyawa yang terus berjatuhan, dengan anak-anak yang kelaparan di pengungsian, dengan mimpi yang hancur tak berbekas?
**
Ini bukan sekadar bencana. Ini panggilan jiwa bangsa yang menyayat hati. Deforestasi tak terkendali, koordinasi lemah, prioritas yang salah: citra di atas nyawa, gengsi di atas duka.
Saat hampir seribu nyawa hilang dibenamkan lumpur longsor Sumatra, kita dipaksa bertanya dengan air mata: sampai kapan kita biarkan harga diri semu membunuh rakyat kita sendiri, satu per satu, dalam kesunyian yang memekakkan?
Sudah waktunya berubah: terima bantuan jika nyawa taruhannya, hukum berat pelaku kerusakan lingkungan, biarkan nurani rakyat mengalir bebas seperti air yang seharusnya memberi kehidupan.
Karena pada akhirnya, tak ada gengsi yang bisa menebus satu tetes air mata ibu yang kehilangan anaknya, satu jeritan hati yang tak pernah padam.
Nyawa manusia. Itu yang tak ternilai, dan itu pula yang harus kita lindungi dengan segala cara.
Itu juga sekiranya Tuan-tuan dan Puan-puan para pemegang amanah kekuasaan negeri ini masih memiliki nurani.**
