FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Susno Duadji angkat suara terkait wacana pemerintah untuk menerapkan denda damai untuk para koruptor di negeri ini.
Susno Duadji khawatir, kebijakan tersebut bukannya membuat praktik korupsi di Indonesia bisa ditekan sebagaimana semangat pemberantasan korupsi yang sering disampaikan, tetapi justru akan semakin menyuburkan penyelewengan keuangan negara.
Pasalnya, bukan tidak mungkin para pejabat yang memang rakus akan harta akan semakin terdorong untuk korupsi, karena mereka mereka punya peluang hanya sekadar denda damai apabila korupsi yang dilakukan tercium aparat hukum.
“Wacana denda damai untuk kuroptor? Apa tdk akan membuat sem”-makin banyak org melakukan koupsi?,” kata Susno Duadji dengan penuh tanya.
Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyatakan, selain pengampunan dari Presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa juga diberikan melalui denda damai. Menurutnya, denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung lantaran Undang-Undang tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.
“Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan (memberi pengampunan kepada koruptor) karena Undang-undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,” kata Supratman di kantor Kementerian Hukum (Kemenkum) Jakarta, Selasa (24/12).
Supratman menjelaskan, denda damai tersebut adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung. Ia menyebut, denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara.
Ia berujar, implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari Undang-Undang tentang Kejaksaan. Pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa peraturan turunannya dalam bentuk peraturan Jaksa Agung. “Peraturan turunannya yang belum. Kami sepakat antara pemerintah dan DPR, itu cukup peraturan Jaksa Agung,” ucap Supratman.
Supratman mengurai, sekalipun peraturan perundang-undangan memungkinkan pengampunan kepada koruptor, tetapi Presiden Prabowo sangat selektif dan berupaya memberikan hukuman yang maksimal kepada para penyebab kerugian negara tersebut.
Dalam menangani kasus korupsi, lanjut Supratman, pemerintah menaruh perhatian kepada aspek pemulihan aset. Ia menekankan, penanganan koruptor tidak hanya sekadar pemberian hukuman, tetapi juga mengupayakan agar pemulihan aset bisa berjalan.
“Yang paling penting, bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, adalah bagaimana asset recovery (pemulihan aset) itu bisa berjalan. Kemudian kalau asset recoverynya bisa baik, pengembalian kerugian negara itu bisa maksimal, dibandingkan dari sekadar menghukum,” ujar Supratman.
Dalam kesempatan ini, Supratman kembali menegaskan bahwa pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana adalah hak konstitusional Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, hal itu tidak berarti Presiden akan membiarkan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas. Pemerintah tengah menunggu arahan Presiden Prabowo untuk implementasinya.
“Bukan berarti dalam rangka untuk membiarkan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas. Sama sekali tidak,” tegas Supratman.
“Kita akan tunggu arahan Bapak Presiden nanti selanjutnya. Kita belum mendapat arahan nih, nanti implementasinya seperti apa,” imbuhnya. (fajar)
