{"id":848,"date":"2026-04-09T19:27:23","date_gmt":"2026-04-09T12:27:23","guid":{"rendered":"https:\/\/etiks.id\/?p=848"},"modified":"2026-04-09T19:27:23","modified_gmt":"2026-04-09T12:27:23","slug":"mahfud-md-kritik-ke-presiden-prabowo-bukan-makar-itu-hak-demokrasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/etiks.id\/?p=848","title":{"rendered":"Mahfud MD: Kritik ke Presiden Prabowo Bukan Makar, Itu Hak Demokrasi!"},"content":{"rendered":"\n

law-justice.co<\/strong><\/a> – Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD memberikan respons menohok terkait gelombang kritik keras yang menerpa 18 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n\n\n\n

Dalam wawancara di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (7\/4\/2026), mantan Menko Polhukam itu menegaskan bahwa seruan pengunduran diri Prabowo dari jabatan Presiden hingga kritik tajam dari para tokoh di Utan Kayu bukanlah tindakan makar, melainkan bagian sah dari konstitusi. <\/p>\n\n\n\n

Mahfud menyoroti pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang menyebut Prabowo tak lagi bisa diberi saran dan harus dicari cara di luar prosedur formal untuk menjatuhkannya. Menurut Mahfud, menuding pernyataan tersebut sebagai makar adalah langkah yang “terlalu emosional” dan keliru secara hukum.<\/p>\n\n\n\n

Teori “Operasi Caesar” dan Sejarah Perubahan Kekuasaan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Secara akademis, Mahfud mengutip teori Hans Kelsen yang menyebut bahwa perlawanan yang berhasil menjatuhkan pemerintah sah akan menjadi konstitusi baru.<\/p>\n\n\n\n

Dia mengibaratkan transisi kekuasaan di Indonesia\u2014mulai dari jatuhnya Bung Karno hingga Pak Harto\u2014seringkali diawali dengan gerakan rakyat atau “operasi caesar” sebelum proses konstitusionalnya menyusul belakangan.<\/p>\n\n\n\n

“Pergantian pemerintah yang ditopang rakyat tidak pernah melalui cara konstitusional murni di awal. Selalu operasi caesar, baru proses konstitusionalnya dibangun belakangan,” ujar Mahfud.<\/p>\n\n\n\n

Dia mengingatkan pemerintah agar tidak “kedap” terhadap kritik dan jangan cenderung membunuh demokrasi dengan membangun otoritarianisme.<\/p>\n\n\n\n

Prabowo di Mata vs Prabowo di Tangan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mahfud mengajak publik membedah visi Prabowo melalui bukunya Paradoks Indonesia. Dia mencatat komitmen awal Prabowo tentang supremasi hukum, pemberantasan korupsi (kleptokrasi), hingga janji bahwa “ingkar janji adalah korupsi”.<\/p>\n\n\n\n

Namun, Mahfud melihat adanya kesenjangan lebar saat visi tersebut diimplementasikan dalam 18 bulan kepemimpinan. Dia mengkritik lemahnya fungsi check and balance di DPR.<\/p>\n\n\n\n

“Sekarang, Anda pernah tidak melihat DPR mempersoalkan kebijakan Pak Prabowo? Dulu (era Jokowi) selalu terjadi,” cetusnya.<\/p>\n\n\n\n

Mahfud mencontohkan keputusan spontan presiden yang tidak melibatkan DPR, mulai dari perjanjian internasionalERT dan BOP, hingga impor 105.000 mobil Mahindra dari India yang mengejutkan industri otomotif dalam negeri.<\/p>\n\n\n\n

Kritik atas State Capitalism dan MBG<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan konsep Koperasi Merah Putih juga tak luput dari sorotan. Mahfud menilai arah ekonomi saat ini cenderung ke arah state capitalism (kapitalisme negara) namun lemah dalam pengawasan.<\/p>\n\n\n\n

Dia menyebut pelaksanaan MBG di lapangan masih “kacau balau” dengan adanya insiden keracunan massal yang dianggap remeh oleh otoritas.<\/p>\n\n\n\n

“Pak Prabowo harus mengayomi semua rakyat, termasuk yang mengkritik. Jalankanlah maunya Pak Prabowo sendiri yang ada di buku itu; tangkap koruptor dan tegakkan hukum, jangan anggap pengritik sebagai musuh,” kata Mahfud.<\/p>\n\n\n\n

Kritik Menguat, Pemerintah Diminta Introspeksi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mahfud menilai meningkatnya kritik publik, baik di media sosial maupun media arus utama, merupakan refleksi dari dinamika pemerintahan yang harus dihadapi secara terbuka. Menurutnya, kritik muncul karena adanya kebijakan atau langkah pemerintah yang dinilai \u201ckeliru arah\u201d oleh sebagian masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKalau kritik itu dibalas dengan sikap kedap atau bahkan dibalikkan tanpa solusi, maka akan muncul kegundahan yang berkembang menjadi kemarahan publik,\u201d ujar Mahfud.<\/p>\n\n\n\n

Dia menegaskan, dalam demokrasi, kritik justru berfungsi sebagai alat koreksi. Jika tidak dikelola dengan baik, gelombang kritik berpotensi membesar.<\/p>\n\n\n\n

Mahfud secara eksplisit menolak anggapan bahwa pernyataan tokoh-tokoh di Utan Kayu, termasuk yang menyerukan perubahan kepemimpinan di luar mekanisme formal, sebagai makar.<\/p>\n\n\n\n

Dia menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, makar memiliki unsur jelas: adanya tindakan nyata untuk menggulingkan pemerintahan secara inkonstitusional. \u201cKalau hanya sebatas pernyataan atau pidato tanpa tindakan nyata, itu tidak masuk kategori makar,\u201d tegasnya. <\/p>\n\n\n\n

Mahfud juga mengingatkan bahwa dalam sejarah Indonesia, perubahan kekuasaan sering kali tidak selalu melalui prosedur konstitusional, namun kemudian dilegalkan secara politik dan hukum.<\/p>\n\n\n\n

Dalam evaluasinya terhadap 18 bulan pemerintahan Prabowo, Mahfud menilai terjadi penurunan kualitas demokrasi, terutama dalam aspek check and balance antara pemerintah dan DPR.<\/p>\n\n\n\n

Dia menyoroti minimnya kritik dari parlemen terhadap kebijakan pemerintah, serta munculnya fenomena yang disebutnya sebagai autocratic legalism\u2014di mana hukum dibuat untuk mengesahkan kehendak kekuasaan tanpa partisipasi publik yang memadai.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSekarang yang ribut rakyat, DPR diam. Ini berbeda dengan periode sebelumnya,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n

Supremasi Hukum dan Korupsi Jadi Sorotan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mahfud juga mengkritik penegakan hukum yang dinilai tidak konsisten dan cenderung tebang pilih. Dia mencontohkan sejumlah kasus besar yang dinilai berubah arah di tengah proses, hingga kasus yang \u201cmenghilang\u201d tanpa kejelasan.<\/p>\n\n\n\n

Di sisi lain, ia menyoroti penurunan indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia yang disebutnya sebagai indikator melemahnya pemberantasan korupsi. \u201cKPK sekarang terlihat lemah. Dulu banyak pejabat tinggi ditangkap, sekarang tidak seintens itu,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Ada Capaian Positif<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski kritis, Mahfud tetap mengakui adanya capaian positif pemerintahan Prabowo, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

Dia menilai kondisi keamanan relatif kondusif, distribusi pangan terjaga, serta mobilitas masyarakat\u2014termasuk saat Lebaran\u2014lebih aman dibandingkan sebelumnya.<\/p>\n\n\n\n

Solusi: Terima dan Olah Kritik<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sebagai solusi, Mahfud menekankan pentingnya pemerintah tidak hanya mendengar kritik, tetapi juga mengolah dan menindaklanjutinya secara konkret. \u201cPresiden itu milik semua rakyat. Yang mendukung harus dirangkul, yang mengkritik juga harus dilindungi dan didengar,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n

Dia mengingatkan bahwa kritik adalah \u201cvitamin demokrasi\u201d yang justru memperkuat negara, bukan ancaman. Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan pergantian kekuasaan di tengah jalan, melainkan perbaikan tata kelola pemerintahan dengan tetap berpegang pada konstitusi dan hukum.<\/p>\n\n\n\n

(Annisa\\Editor)<\/p>\n\n\n\n

Sumber: https:\/\/www.law-justice.co\/artikel\/202282\/mahfud-md-kritik-ke-presiden-prabowo-bukan-makar-itu-hak-demokrasi\/<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

law-justice.co – Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD memberikan respons menohok terkait gelombang kritik keras yang menerpa 18 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam wawancara di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (7\/4\/2026), mantan Menko Polhukam itu menegaskan bahwa seruan pengunduran diri Prabowo dari jabatan Presiden hingga kritik tajam dari para tokoh di Utan Kayu bukanlah tindakan makar, melainkan<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":849,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-848","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/etiks.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/848","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/etiks.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/etiks.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/etiks.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/etiks.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=848"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/etiks.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/848\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":850,"href":"https:\/\/etiks.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/848\/revisions\/850"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/etiks.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/849"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/etiks.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=848"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/etiks.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=848"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/etiks.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=848"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}